(PJ) SEKDA KABUPATEN WAROPEN HADIR SEBAGAI NARASUMBER PADA KEGIATAN SOSIALISASI NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024


NEWS – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Waropen. Melaksanakan kegiatan Sosialisasi Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Waropen, (PJ) Sekda Kabupaten Waropen JAELANI,A.P., M.Si hadir menjadi Narasumber pada kegiatan tersebut, pada Senin (11/12/23). Kegiatan ini dihadiri oleh ASN dari lingkup pemerintah Kabupaten Waropen.

“Kita sering sekali melihat satu dua pelanggaran netralitas saat Pemilu. Seolah tidak ada efek jera dan semacam sanksi yang diberikan karena setiap event pemilu atau pilkada pasti ada saja ASN yang melanggar,” jelas (PJ) Sekda Kabupaten Waropen JAELANI,A.P., M.Si.

Dalam penjelasannya (PJ) Sekda Kabupaten Waropen JAELANI,A.P., M.Si. mengingatkan agar ASN harus bisa bersikap netral karena ASN merupakan pelaksana kebijakan publik untuk menjalankan program pemerintah.

“Sekarang politik uang itu tidak hanya uang saja, namun juga barang atau jasa. Kalau dulu yang memberi yang ditangkap, sekarang yang menerima juga bisa dijerat oleh Undang-Undang Pidana Pemilu,” ingat (PJ) Sekda Kabupaten Waropen JAELANI,A.P., M.Si..

Ia juga menyampaikan bahwa ASN memiliki hak politik hanya saja ASN memiliki batasan dalam mengekspresikan hak politiknya.

“Hak politik ASN tidak ubahnya seperti aurat politik, tidak boleh ia mengumbar aurat politik di sembarang tempat. ASN hanya bisa menyalurkan hak politiknya ketika di TPS nanti,” kata (PJ) Sekda Kabupaten Waropen JAELANI,A.P., M.Si..

Anggota Bawaslu Kabupaten Waropen ALFRED .K. REFASI,SP Kordiv Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan HUMAS. menilai ada beberapa faktor yang mengakibatkan ASN sulit bersikap netral mulai dari mentalitas ASN yang jauh dari birokrasi, ASN yang memiliki irisan kekerabatan atau kesukuan, terjadinya tukar guling kekuasaan dalam birokasi, adanya intimidasi maupun tekanan dalam pekerjaan, sanksi penegakan yang belum optimal dan politisasi birokrasi oleh peserta pemilu.

ALFRED juga menjelaskan bahwa isu netralitas ASN selalu menjadi topik yang diperbincangkan jelang pelaksanaan Pemilu dan Pilkada. Isu netralitas pasti menjadi topik yang diangkat dalam masyarakat.

“ASN secara faktual dianggap paham program pemerintah, dapat mengelola fasilitas negara, berpengaruh di lingkungannya, dianggap terpandang dan dipercaya di wilayahnya. ASN juga memiliki potensi dilibatkan dalam tim kampanye yang nantinya mengakibatkan kebijakan negara dan fasilitas negara yang dipercayakan kepada ASN digunakan dengan kepentingan tertentu,” terang Anggota Bawaslu Kabupaten Waropen HERI MBAUBEDARI,S.IP Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa.

Ia juga mengingatkan agar ASN tidak lagi menerima uang, barang dan/atau jasa dari peserta Pemilu karena ada sanksi yang dapat dikenakan.

 

Penulis & Editor : Mahendra

Posted in NEWS

Berita Terkait

Top